Panduan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 2024

Pendahuluan

Sudah masuk musim lapor SPT tahunan! 📆 Jika kamu seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), berarti saatnya melaporkan penghasilanmu selama tahun 2024. Namun, banyak orang masih merasa bingung dengan prosesnya: harus pakai formulir yang mana? Apa bedanya lebih bayar dan kurang bayar? Apakah DJP Online lama masih bisa digunakan, atau harus beralih ke Coretax?

Artikel ini memberikan panduan lapor SPT WP OP, perbedaan jenis formulir, serta strategi menghadapi status lebih bayar, kurang bayar, dan restitusi pajak. Dengan panduan ini, kamu bisa melaporkan pajak dengan lebih mudah dan menghindari denda akibat keterlambatan. Yuk, kita bahas!

Disclaimer: Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan umum terkait pelaporan SPT tahunan WP OP. Informasi dalam artikel ini bukan pengganti konsultasi pajak profesional. Jika kamu memiliki kondisi pajak yang lebih kompleks atau memerlukan detail lebih lanjut, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak terpercaya atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

1. Apa Itu SPT Tahunan dan Siapa yang Wajib Lapor?

A. Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah laporan pajak yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan penghasilan, pajak yang telah dibayarkan, serta aset dan kewajiban yang dimiliki.

Laporan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayarkan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku. Selain itu, pelaporan SPT merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum pajak dan dapat membantu dalam pengajuan kredit atau keperluan administrasi lainnya.

Jika tidak melaporkan SPT, WP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau pemeriksaan lebih lanjut dari DJP.

B. Perbedaan SPT Tahunan dan Bukti Potong PPh 21 (1721 A1/A2)

Bukti potong ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan WP OP. Jika ada perbedaan antara data di formulir bukti potong dan SPT yang diajukan, DJP dapat meminta klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut.

C. Jenis Formulir SPT WP OP

• 1770 SS → Untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun. (Sangat sederhana, hanya butuh bukti potong pajak)
• 1770 S → Untuk karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun. (Perlu laporan penghasilan dan aset lebih rinci)
• 1770 → Untuk freelancer, pemilik usaha, atau pekerja dengan lebih dari satu sumber penghasilan. (Lebih kompleks, harus melaporkan semua sumber pendapatan)

📅 Batas waktu pelaporan: 31 Maret 2024 untuk WP OP.

2. Langkah-Langkah Lapor SPT WP OP

A. Siapkan Dokumen Pendukung

• Bukti potong pajak (1721 A1/A2) jika kamu bekerja di perusahaan.
• Laporan penghasilan dari usaha, investasi, atau sumber lain (jika ada).
• Bukti pembayaran PPh Final (jika berlaku, misalnya untuk UMKM).
• Data harta dan kewajiban per 31 Desember 2023 untuk pelaporan aset.

B. Pilih Platform Pelaporan: DJP Online vs Coretax

• DJP Online (lama) – Stabil, sudah familiar bagi banyak WP, dan lebih mudah digunakan.
• Coretax – Sistem baru yang belum sepenuhnya siap, dengan beberapa fitur yang masih terbatas.

Saran: Jika kamu tidak terbiasa dengan Coretax dan ingin menghindari risiko kesalahan teknis, tetap gunakan DJP Online lama.

C. Isi Formulir yang Sesuai

• 1770 SS → Untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun.
• 1770 S → Untuk karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun.
• 1770 → Untuk freelancer, pemilik usaha, atau pekerja dengan lebih dari satu sumber penghasilan.

D. Kirim dan Simpan Bukti Lapor

Setelah semua data diisi, pastikan untuk mengirimkan SPT dan menyimpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda lapor yang sah.

3. Memahami Status Pajak: Lebih Bayar, Kurang Bayar, atau Nihil & Strategi Restitusi Pajak

Setelah mengisi SPT, sistem akan menunjukkan status pajakmu yang bisa berupa:

✅ Nihil → Pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan perhitungan SPT.
✅ Lebih Bayar (LB) → Pajak yang telah dipotong atau dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya.
✅ Kurang Bayar (KB) → Pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya.

A. Penyebab Terjadinya Lebih Bayar dan Kurang Bayar

1️⃣ Lebih Bayar (LB) bisa terjadi karena:

• Perusahaan tempat bekerja telah memotong pajak lebih besar dari yang seharusnya akibat penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
• Karyawan pindah kerja di tengah tahun sehingga ada pemotongan pajak ganda.
• Adanya penghasilan yang dikenai pajak final tetapi juga masuk dalam perhitungan pajak reguler.
• Kredit pajak dari luar negeri yang lebih besar dari kewajiban pajak di Indonesia.

2️⃣ Kurang Bayar (KB) biasanya terjadi karena:

• Karyawan pindah kerja dan di pekerjaan baru pajaknya tidak dihitung secara progresif sesuai penghasilan sebelumnya.
• Pekerja lepas atau freelancer tidak memiliki pemotongan pajak otomatis dari pemberi kerja dan harus menyetor pajak sendiri.
• Adanya tambahan penghasilan dari usaha sampingan atau investasi yang belum dipotong pajak.

Jika statusmu kurang bayar, segera lakukan pembayaran melalui e-Billing sebelum mengajukan SPT untuk menghindari denda keterlambatan.

B. Strategi Menghadapi Lebih Bayar: Opsi Restitusi Pajak

Saat mengajukan SPT, jika terdapat lebih bayar, WP OP wajib memilih salah satu dari tiga opsi berikut:

1️⃣ Restitusi Biasa

• Mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar dengan pemeriksaan mendalam dari DJP.
• Prosesnya bisa memakan waktu hingga 12 bulan.
• Cocok bagi WP yang lebih bayar dalam jumlah besar.

2️⃣ Pengembalian Pendahuluan untuk WP dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17D UU KUP)

• Diperuntukkan bagi WP yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki kepatuhan pajak tinggi.
• Prosesnya lebih cepat dibandingkan restitusi biasa, dengan pemeriksaan yang lebih ringan.
• Tidak semua WP bisa mengajukan opsi ini.
• Kriteria WP dengan kepatuhan tertentu:
  • Tidak sedang dalam pemeriksaan pajak untuk tahun yang bersangkutan.
  • Memiliki catatan pelaporan pajak yang baik tanpa keterlambatan yang signifikan.
  • Tidak memiliki tunggakan pajak.

3️⃣ Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 17C UU KUP)

• Digunakan dalam kondisi tertentu di mana restitusi dapat dilakukan dengan mekanisme lebih sederhana.
• Biasanya untuk WP yang memenuhi persyaratan administratif tertentu.
• Tidak semua wajib pajak memenuhi syarat ini, tetapi prosesnya lebih cepat dibandingkan restitusi biasa.

Apakah Semua Harta Harus Dilaporkan dalam SPT?

• Jika WP memiliki lebih bayar dan mengajukan restitusi, DJP dapat melakukan pengecekan data. Namun, ini biasanya hanya sebatas verifikasi jika tidak ada inkonsistensi dalam laporan.
• Bagaimana jika ada aset kecil seperti reksadana Rp1 juta yang tidak dilaporkan?
  • Pada prinsipnya, semua harta per 31 Desember harus dilaporkan dalam SPT.
  • Jika jumlahnya kecil dan tidak signifikan, kemungkinan besar tidak akan menjadi fokus pemeriksaan.
  • Namun, jika lebih bayar yang diajukan cukup besar, lebih baik melaporkan seluruh aset agar tidak ada pertanyaan dari DJP.
  • Saran: Jika aset tersebut bisa diverifikasi dengan mudah dan tidak merepotkan, lebih baik tetap dilaporkan untuk menghindari potensi klarifikasi di masa depan.

Contoh Kasus dan Opsi Terbaik dalam Restitusi Pajak

Jika statusmu Lebih Bayar (LB), ada beberapa skenario umum yang sering dialami wajib pajak. Berikut beberapa contoh kasus dan opsi terbaik untuk mengatasinya:

Contoh Kasus 1: Karyawan Pindah Kerja di Tengah Tahun

Siti bekerja di Perusahaan A dari Januari hingga Juli dan di Perusahaan B dari Agustus hingga Desember. Kedua perusahaan memotong pajaknya berdasarkan tarif efektif, sehingga total pajak yang dibayar Siti lebih besar dari yang seharusnya. Saat melaporkan SPT, ia mendapati bahwa ia mengalami lebih bayar sebesar Rp3 juta.

➡ Opsi terbaik: Jika jumlah lebih bayar cukup besar, Siti bisa memilih Restitusi Biasa untuk mendapatkan pengembalian penuh, meskipun ini akan memakan waktu lebih lama.

Contoh Kasus 2: Freelancer dengan Beberapa Sumber Penghasilan

Budi adalah seorang freelancer dengan beberapa klien. Beberapa kliennya sudah memotong PPh 21, sementara yang lain tidak. Saat melaporkan SPT, ia mendapati lebih bayar sebesar Rp1,5 juta akibat pajak yang telah dipotong klien lebih besar dari pajak yang harus ia bayarkan.

➡ Opsi terbaik: Jika nominalnya kecil dan Budi ingin proses lebih cepat, ia bisa mengajukan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 17C UU KUP). Opsi ini memungkinkan restitusi lebih cepat dengan proses yang lebih sederhana.

Contoh Kasus 3: Karyawan dengan Penghasilan Tambahan dari Investasi

Dewi adalah karyawan dengan penghasilan dari gaji tetap dan dividen saham. Pajak atas dividen sudah dipotong oleh perusahaan sekuritas, tetapi saat melaporkan SPT, ia mendapati lebih bayar karena pajak progresifnya lebih rendah dari tarif pemotongan dividen.

➡ Opsi terbaik: Jika Dewi memiliki rekam jejak pajak yang baik dan memenuhi syarat WP dengan kepatuhan tertentu, ia bisa mengajukan Pengembalian Pendahuluan untuk WP dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17D UU KUP) agar restitusi diproses lebih cepat dengan pemeriksaan yang lebih terbatas.

Referensi Resmi:

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait restitusi pajak yang dapat diakses melalui DJP

4. Coretax vs DJP Online Lama: Mana yang Harus Digunakan WP OP?

Kesimpulan: Apakah Harus Beralih ke Coretax?

• Jika kamu hanya ingin lapor SPT WP OP dengan lancar, gunakan DJP Online lama.
• Jika ingin mengeksplorasi fitur baru dan siap menghadapi potensi kendala teknis, coba gunakan Coretax.
• Belum ada kewajiban untuk beralih ke Coretax tahun ini, sehingga WP OP masih bisa menggunakan DJP Online tanpa masalah.

5. Kesimpulan & Call to Action

Lapor SPT tahunan tidak perlu ribet jika kamu memahami langkah-langkahnya. Pastikan kamu:
✅ Lapor lebih awal untuk menghindari server error!
✅ Gunakan DJP Online lama jika masih bingung dengan Coretax.
✅ Jika lebih bayar, pertimbangkan apakah ingin restitusi melalui mekanisme biasa atau pengembalian pendahuluan.